Kegagalan atau Kesuksesan Pancasila

Beberapa tahun lampau, Indonesia dinilai (disinyalir) sebagai negara gagal. Namun, waktu itu, dengan sedikit terburu-buru, saya termasuk yang tidak begitu setuju jika Indonesia dinilai sebagai negara gagal. Saya sendiri tidak puas dengan penolakan saya tersebut.

Saya mencoba menelusuri ulang penilaian tersebut. Dalam penelusuran tersebut, saya menemukan kemungkinan bahwa penilaian negara gagal tersebut mengarah pada kegagalan ekonomi (terutama keadilan ekonomi) dan kegagalan politik (terutama mengarah pada kegagalan membangun demokrasi).

Kalkulasi yang dipakai dapat ditempatkan pada ekonomi dan politik berbasis rasionalitas dan empirisitas keilmuan modern. Mungkin juga dibandingkan dengan beberapa negara lain yang dianggap lebih sukses dalam membangun keadilan ekonomi dan demokrasi politik.

Dalam hal tersebut, tentu sebagian dari nilai dan prinsip Indonesia sebagai negara berpancasila menjadi kalkulasi yang diperhitungkan. Akan tetapi, jelas tidak dalam pengertian menyeluruh. Bahkan di beberapa pernyataan, pengertian negara gagal lebih dalam prinsip perbandingan dengan kondisi-kondisi umum ekonomi dan politik negara-negara lain secara global.

Yang sedikit menakutkan, pemahaman terhadap negara gagal tersebut, jika kedua hal tersebut tidak segera diatasi, tidak segera diperbaiki, Indonesia terancam bangkrut dan bubar. Hal tersebut disebabkan akan muncul banyak kelompok kepentingan yang tidak puas. Akan terjadi eskalasi konflik di mana-mana, dan itu berbahaya.

Kenyataannya, hingga hari ini, negara Indonesia tetap berjalan dan terselenggara. Memang, kita tahu negara berjalan compang-camping, selalu ada pertentangan dan ketidakadilan di dalamnya, demokrasi berjalan secara asal-asalan. Hal itu merupakan realitas yang tidak sepenuhnya dapat kita sangkal.

Dalam kondisi menggelisahkan tersebut, saya ingin mengatakan bahwa substansi terpenting dari keberadaan Indonesia sebagai negara gagal adalah bahwa Indonesia gagal Pancasila. Kenapa Pancasila, karena secara internal Pancasila yang menjadi parameter keberadaan Indonesia.

Ada cara melihat Indonesia yakni dengan mata hati, mata perasaan, mata pikiran, dan mata pengetahuan kita bersama untuk menguji dan mencermati bagaimana Pancasila dipraktikkan. Untuk sila pertama, misalnya, Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, seberapa besar Ketuhanan terintegrasi dan diintegrasikan dalam berbagai sikap dan tindakan berkehidupan. Kalkulasi kita adalah kalkulasi rasional dengan logika subjektif kita sendiri.

Untuk sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab yang mana yang telah kita praktikan. Dalam satuan himpunan Ketuhahan yang Maha Esa, prinsip dan nilai manusia, adil, di satu sisi kadang dikaitkan untuk kepentingkan tertentu, kadang dipisahkan untuk keperluan tertentu yang lain. Cukup banyak kejadian apa yang kita sebut sebagai politisasi kemanusiaan, politisasi keadilan, atau politisasi keadaban.

Persatuan Indonesia. Alhamdulillah, sejauh ini masih berjalan. Paling tidak persatuan dalam ketidaksatuan, persatuan dalam berbagai perbedaan. Prinsip bhinika tunggal ika secara relatif masih menjaga persatuan (bukan kesatuan) Indonesia. Namun, belum atau bukan berbasis epistemologi sila pertama, lebih berbasis pengakuan-pengakuan empirik berdasarkan kenyataan itu sendiri. Diam-diam berbagai perbedaan itu masih seperti bara yang seketika-ketika bisa membakar.

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dalam proses bernegara, sejauh ini, dan terutama pasca reformasi, secara administrasi berjalan dalam perbaikan terus menerus. Cuma dalam praktiknya, motif dan niat politik administrasi permusyawaratan/perwakitalan bukan dalam kerangka satuan dua sila sebelumnya. Kalkulasi politik berbasis ekonomi masih mendominasi proses-proses administrasi tersebut.

Terakhir, sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip keadilan yang mana bagi seluruh rakyat Indonesia, itu masih menjadi masalah besar, terutama dalam satuan epistemologi dan paradigma dalam memformulasikan Keadilan Sosial itu sendiri. Keterbatasan tersebut bahkan menjadi bermasalah jika dikaitkan dengan sila-sila lain yang seharusnya terintegrasi.

Akan tetapi, sekali lagi dengan mata hati, mata perasaan, mata pikiran, dan mata pengetahuan yang kita miliki bersama, kalau mau jujur, Pancasila hanya dibicarakan di tempat-tempat formal bernegara, seperti di kampus dan sekolah-sekolah negeri atau swasta.

Di tempat-tempat di luar formal kenegaraan, Pancasila entah ketelingsut ke mana. Artinya, memang secara formal Pancasila masih menyelamatkan dan menjaga negara Indonesia. Akan tetapi, secara informal, yang juga ikut menjaga negara Indonesia justru berbagai kekuatan kelompok-kelompok masyarakat berbasis agama, suku, ideologinya masing-masing.

Atau jangan-jangan justru itu letak kesuksesan atau kelebihan penting dari negara berpancasila. Artinya, negara berpancasila adalah negara yang mengakomodasi dirinya justru untuk tidak semata-mata berbasis Pancasila itu sendiri. Paling tidak yang tidak bertentangan secara frontal dengan pancasila. Artinya, telah terjadi pula berbagai pengakutan terhadap sekularitas.

Jika itu yang terjadi, itu kegagalan atau kesuksesan berpancasila? * * *

Bagikan tulisan dari aprinussalam.com ini ke:

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Google+
Aprinus Salam

Aprinus Salam

Aprinus Salam merupakan penyair yang sangat tidak produktif. Hijrah ke Yogyakarta, Desember 1977, setelah lulus Sekolah Dasar di Riau, hingga kini ia telah dan tetap bermukim di Yogya.

Tentang Aprinus Salam

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bacaan Terbaru

Seni, Sastra dan Budaya
Aprinus Salam

Bahasa dan Nasionalisme

Semakin banyak yang mengatakan (termasuk Pakar Bahasa dari UGM) bahwa ketika seseorang dalam berkomunikasi resmi bahasa Indonesia-nya bercampur dengan bahasa asing, maka nasionalismenya dipertanyakan. Orang

Read More »
Sosial dan Politik
Aprinus Salam

Ratu Adil

Konsep Ratu Adil sudah dikenal pada masa Prabu Jayabaya, Raja Kediri yang berkuasa pada 1135-1157. Beliau menulis tentang Ratu Adil itu, yang dikenal sebagai Ramalan

Read More »
Sosial dan Politik
Aprinus Salam

Kerennya Orang Awam

Pengertian yang dinisbatkan kepada orang awam selama ini lebih dalam pengertian orang kebanyakan. Orang kebanyakan adalah orang yang dianggap tidak memiliki sesuatu yang dapat diandalkan.

Read More »
Sosial dan Politik
Aprinus Salam

Ruang Persenyawaan

Bangsa dan masyarakat Indonesia adalah percampuran banyak hal. Hidup bersama dalam percampuran agama, suku, ras, bahkan hal-hal terkait gender, kelas sosial, dan sebagainya. Dalam percampuran

Read More »
Sosial dan Politik
Aprinus Salam

Menipu Kapitalisme

Kalau memakai kacamata Bourdieu, mungkin kita terbantu untuk sedikit geli. Yakni ketika melihat seseorang (mungkin juga sejumlah orang) yang memakai barang-barang yang kemudian dikenal sebagai

Read More »

Sukai Halaman Facebook Saya

Terima Kasih
Sudah
berlangganan

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin