Taman Budaya (Yogyakarta) dalam Perspektif Keindonesiaan

Pengantar

Taman Budaya Yogyakarta (TBY) sudah sekitar  32 tahun berkiprah di Yogyakarta. Tentu banyak hal yang telah dikerjakan oleh TBY di tengah persaingan lembaga-lembaga dan komunitas-komunitas seni budaya. Dalam kondisi keterbatasannya, TBY telah berhasil menjadi satu institusi seni budaya pemelihara ritus-ritus ber-seni-budaya. Pertanyaannya, adakah rute-rute lain yang bisa ditempuh oleh TBY agar memberi peta baru yang lebih menjanjikan bagi bangunan kebudayaan Indonesia. Adakah kemungkinan reposisi TBY.

Persoalannya adalah ke mana arah perubahan, bagaimana arah perkembangan rute-rute yang terbentuk, bagaimana kontelasinya, dan bagaimana sesuatu ditempatkan kembali (reposisi), atau digerakkan kembali (revitalisasi) agar mekanisme, sirkulasi, ataupun “arena permainan” berbagai institusi kehidupan dapat berjalan secara memadai dan maksimal. Bagaimana Indonesia?

Memetakan Arah Perubahan

Membincangkan arah perubahan tidak bisa digeneralisasi. Untuk itu, akan dilihat beberapa hal secara sekilas. Di bidang ekonomi hampir dapat dipastikan dunia bergerak pada ekonomi kapitalistik liberal yang semakin menggurita dan memangsa ekonomi kecil milik rakyat kebanyakan. Saat ini, hampir tidak ada kehidupan (ekonomi) yang tidak tersentuh dan menjadi bagian dari sistem dan nilai-nilai kapitalisme. Indonesia merupakan contoh terbaik bagaimana sistem ekonomi kapitalisme mengubah struktur dan konstelasi masyarakat dalam berbagai kelas yang bersaing dan memisahkan.

Sebagai akibatnya, kondisi kemanusiaan sangat tidak menggembirakan. Perang, konflik, dan kekerasan masih terjadi di mana-mana. Masih banyak orang mati karena kelaparan dan penyakit. Dalam posisi yang berbeda-beda, dalam kepentingan dan tujuan yang berbeda, manusia (seharusnya) berdiri dalam satu arena yang saling bergantung dan harus tolong-menolong, tetapi kenyataannya tidak demikian.

Dalam bidang politik, didorong oleh nilai-nilai kapitalisme liberal, dan didukung oleh perangkat teknologinya, dunia juga mengarah pada satu tatanan asimetris yang berpusat pada Amerika dan beberapa negara sekutunya di Eropa. Politik di Indonesia tidak lebih hanya menjadi bagian kecil dari skenario tatanan yang asimetris tersebut. Dalam konstelasi itu, Indonesia tidak pernah menjadi penting karena sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk mengurus tetek bengek gedung, sepak bola, dan bagi-bagi kekuasaan.

Arah perkembangan budaya jauh lebih kompleks. Wacana dan ”gerakan moral” politik multikulturalisme pada mulanya memberi harapan akan terjadinya demokratisasi di berbagai bidang kehidupan seperti ekspresi etnis, ras, gender, adat istiadat lokal, dan sebagainya. Akan tetapi, ujung-ujungnya, wacana multikulturalisme diplintir oleh mereka yang berkuasa dan bermodal, untuk tujuan-tujuan politik kekuasaan tertentu.

Dunia kesenian mengalami berbagai komodifikasi dan transformasi sehingga konsep dan praksis seni mengalami banyak perubahan. Batas-batas antara seni tradisi dan modern, antara seni tinggi dan rendah, antara yang serius dan pop, berbaur dalam aroma kepentingan dan politik ekonomi. Yang penting adalah kesenian yang mendapat dukungan (politik) massa, yang menghibur, yang menyenangkan, dan selebihnya adalah permainan wacana pasar.

Mengikuti perkembangan dunia yang terglobalkan itu, prosesi dan sirkulasi seni dan budaya di Indonesia mengarah pada politik identitas lokal-lokal sebagai bentuk penggenahan diri agar tidak tenggelam. Akan tetapi, dalam praktiknya, politik identitas lokal menjadi bumerang bagi keindonesiaan karena setiap lokal (daerah) merasa lebih berhak mengatur dirinya daripada keinginan bersama mempertahankan bangunan Indonesia. Indonesia menjadi tidak penting karena yang lebih penting adalah lokal-lokal dirinya.

Menempatkan (Kembali) Indonesia dan Yogyakarta

Pada masa penjajahan, hingga tahun 1940-an, Indonesia masih diatur oleh kekuasaan penjajah. Khususnya di bidang kebudayaan, kebudayaan dimanfaatkan penjajah untuk tujuan-tujuan politik kekuasaan dan ekonomi. Kondisi keterjajahan membuat bangsa Indonesia memiliki ”bakat” resistensi terhadap kekuasaan penjajah. (Suatu hal yang kelak terus berkembang). Hal itu, paling tidak diperlihatkan oleh para sastrawan dan seniman yang melakukan berbagai ketidaksukaan terhadap penguasa dalam berbagai ekspresi kesenian mereka.

Sejak tahun 1910-an itu, sejumlah orang Indonesia sudah mulai memikirkan untuk mencari dan memformulasikan apa yang disebut (budaya) Indonesia. Hal itu terlihat dari Polemik Kebudayaan I sekitar tahun 1920-an hingga 1930-an. Tidak ada formula yang bisa diterima bersama. Tarik menarik antara pilihan modernisasi yang mengacu ke Barat, atau kembali ke (tradisi) sendiri, tampaknya menjadi masalah berkepanjangan yang belum selesai.

Bahkan hingga tahun 1960-an (Polemik Kebudayaan II), masyarakat Indonesia belum cukup sukses untuk memformulasikan apa yang disebut budaya Indonesia. Memang ada semacam pernyataan yang mengatakan bahwa kebudayaan Indonesia adalah puncak-puncak budaya lokal di Indonesia. Akan tetapi, beberapa kecenderungan menunjukkan bahwa Indonesia mengarahkan dirinya pada proses modernisasi. Boleh dikata, di kemudian hari, bahwa tradisi dan budaya lokal tidak lebih menjadi tontonan masyarakat ”modern nasional“ Indonesia.

Terutama setelah tahun 1970-an, pemerintah Orde Baru memanfaatkan (dan mengembangkan) tradisi dan budaya lokal hanya yang memberikan legitimasi kekuasaan Orde Baru. Itulah sebabnya, seni tradisi lokal berkembang secara tidak wajar karena mengingkari eksistensi dirinya. Perkembangan ekonomi dan teknologi menyebabkan Indonesia segera menjadi bagian dari masyarakat modern internasional. Kota-kota menjadi penuh dengan bangunan dan simbol-simbol kemodernan. Masyarakat Indonesia berperilaku yang hampir homogen dengan kota besar lainnya di berbagai belahan dunia.

Akan tetapi, pada masa-masa itu muncul pula gerakan-gerakan kembali ke tradisi, atau agama, sebagai kekecewaan dan sekaligus perlawanan terhadap arah modernisasi yang semakin dianggap tidak manusiawi, mekanis, dan gagal menyelamatkan nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai contoh dari strategi kebudayaan untuk menyelamatkan tradisi dan budaya lokal tersebut, pada tahun 1978, dengan masukan dari kalangan seniman dan cendekiawan, berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berdirilah pusat-pusat kebudayaan yang disebut Taman Budaya di beberapa propinsi di Indonesia, termasuk provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tugas Taman Budaya ialah melaksanakan pengembangan kebudayaan daerah (lokal) di provinsi.

Pada tahun 2000-an, pada zaman reformasi dan otonomi daerah, semua hal kembali berubah. Negara memberi sinyal ”pembaharuan strategi seni-budaya”. Kalau dulu seni lokal-lokal menjadi tontonan nasional, sekarang seni nasional justru menjadi tontotan lokal-lokal. Seni-seni lokal bergeliat dan menunjukkan dirinya secara lebih percaya diri. Akan tetapi, hal ini bukan berarti tanpa resiko.

Seni dan tradisi lokal menjadi isu besar yang hampir mengalahkan seni nasional. Seni budaya nasional yang memang tidak pernah berakar secara emosional kembali kehilangan relevansi dalam menyangga dan mengkonstitusi kebudayaan Indonesia. (Saya kira ini salah satu poin penting bagi TBY untuk menyelesaikan apa yang dimaksud dengan seni-budaya nasional Indonesia).

Dalam cerita di atas, Yogyakarta tidak berbeda dengan provinsi atau daerah lain di Indonesia. Yogya  ”terjebak” dalam politik identitas dan dalam politik sejarah lokalnya. Keistimewaan Yogya tidak dipertahankan dalam rangka bangunan keindonesiaan, tetapi dalam kepentingan sejarahnya sendiri. Jika keistimewaan Yogya tidak dipertahankan dalam bangunan Indonesia, lantas Yogyakarta istimewa dalam bangunan yang mana?

Itulah sebabnya, jika ingin mempertahankan keistimewaan Yogya, justru dalam rangka mempertahankan bangunan keindonesiaan. Dalam posisi inilah Yogya, khususnya TBY, harus tetap terus menjadi Indonesia justru ketika Yogya menempatkan dirinya dalam formula-formula sebagai ”benteng terakhir Indonesia”. Hal ini akan menentukan strategi seperti apa yang bisa dilakukan TBY dalam menjaga ”benteng terakhir Indonesia” tersebut. [1]

Dari Sisi Seniman dan Tradisi Seni

Karena mobilitas masih rendah, boleh dikata hingga tahun 1920-an seniman dan budayawan Yogya adalah mereka yang pada awalnya memang berdomisili di Yogya. Bahkan, hingga masa-masa itu, dapat dipastikan aktivitas kesenian yang ada, dalam kacamata sekarang, adalah seniman dan budayawan tradisi. Berbagai aktivitas seni mereka juga disebut tradisional.

Akan tetapi, pada tahun 1940-an, dan terutama pada tahun 1950-an, Yogya sudah banyak didatangi dari berbagai punjuru Indonesia dan mulai berkiprah di Yogya. Peralihan apa yang kemudian disebut modern atau tradisional terjadi pada masa-masa tersebut, ditambah dengan indikator pengakuan Bahasa Indonesia sebagai bahasa dan identitas nasional untuk proses dan mekanisme berkebudayaan.

Pada masa berikutnya, seniman dan budayawan Yogya adalah mereka yang berkiprah di Yogya dan dari Yogya untuk Indonesia. Dengan demikian, tidak ada gunanya dan tidak ada relevansinya mempersoalkan jika kebetulan seniman atau budayawan tersebut lahir tidak di Yogya. Ini malah menjadi modal besar bagi Yogya dalam mempertahankan keistimewaannya.

Pada dasarnya, seniman dan budayawan Yogya itu berbeda-beda baik karakter dan sepak terjangnya. Akan tetapi, secara umum dapat dikatakan ada satu “atmosfir kultural Yogya” yang membuat seniman dan budayawan Yogya itu berhadapan dengan “kekuasaan pusat”, dan sebagai konsekuensinya, berhadapan dengan modernisme dan kapitalisme, berhadapan dengan  nasionalisme pusat.

Kita tahu bahwa banyak seniman Yogya, dalam berbagai ekpresi bahasa seninya, menyuarakan berbagai resistensi tersebut. Pada tahun 1980-an, misalnya, di Yogya muncul sastra sufi sebagai perlawanan terhadap modernisme dan kapitalisme. Di bidang seni budaya lain juga muncul berbagai resistensi atas ketidakpuasan terhadap dunia yang semakin mekanis, dehumanisasi, dan sebagainya.

Tentu mereka yang disebut seniman atau budayawan bukan berarti mereka yang “terkenal”. Banyak seniman dan budayawan yang hidup di berbagai pelosok Yogya, hidup sederhana, dan secara konsisten menjalani laku sebagai seniman lokal. Dalam praktiknya mereka seolah berpihak pada “tradisi”, karena memang itu yang bisa mereka lakukan. Secara kultural mereka tidak memiliki hubungan emosional dengan seni modern. Sebetulnya, mereka-mereka inilah seniman sejati. Kesenian mereka terasa lebih orisinal dan beridentitas. Kepedulian mereka lebih pada persoalan rasa, keharmonisan, ketentraman, dan identitas individual atau kolektif.

Di kemudian hari, tentu banyak pula seniman-budayawan (Yogya) yang “tidak tabah”. Mereka mencari “penghidupan dan eksistensi” di pusat nasional, atau lebih tepatnya yang lebih dekat dengan jaringan kapitalisme dan media besar. Sebagian yang lain mau tidak mau memilih pilihan sangat rasional untuk mengkomersilkan kesenian mereka. Kalau seniman-budayawan Yogya itu aslinya mereka yang berani sedikit berhadapan dengan pusat dan kapitalisme, dalam posisi itu mereka tidak lebih menjadi agen-agen dan mesin sistem kapitalisme.

Memang, mereka masih mengkritik, masih “nggaya” melakukan berbagai perlawanan sembari menekankan humanisasi dan multikulturalisme. Akan tetapi, kesenian mereka tidak lebih justru hanya menjadi tontonan dan hiburan untuk sekedar mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Yang paling keras kritiknya justru yang paling menghibur, rating naik, dan uang. Tampaknya mereka tidak cukup memiliki ”ideologi” dalam memperjuangkan keindonesiaan, tetapi justru memanfaatkan gaya dan lokalitas Yogya sekadar sebagai komoditas.

Akan tetapi, di lain sisi, hal tersebut sekaligus memperlihatkan adanya pergeseran bagaimana kritik mengalami transformasi menjadi sekedar hiburan. Masyarakat seolah terwakili untuk melakukan kritik, padahal tidak berefek apa-apa. Justru yang terjadi adalah; negara mendapatkan legitimasi untuk menyebut dirinya sebagai negara yang demokratis karena sekarang orang bebas melakukan kritik.

Kondisi ini juga meliputi berbagai kesenian tradisi. Kesenian tradisi mengalami komodifikasi sehingga tidak lebih menjadi ritus pemeliharaan dan tontonan yang menghibur. Kesenian tradisi bahkan ”dipaksa” dalam berbagai cara untuk dijual, untuk mendapatkan legititimasi demokratis, pluralis, multikultralis, dan sebagainya. Kesenian tradisi tidak digerakkan dalam rangka menjaga identitas keindonesiaan, tetapi dalam rangka identitas lokal-lokal.

Memang, dalam mekanisme berkesenian terdapat proses-proses interkulturalisasi, dari berbagai sumber dan lokasi kultural, sehingga bentuk-bentuk kesenian tradisi pun tidak dapat lagi dipegang ”bentuk aslinya”. Akan tetapi, itu tidak cukup penting, tidak ada urgensi untuk mencari ”bentuk asli”. Persoalannya, proses-proses interkulturasi tersebut merupakan proses komodifikasi dalam pertimbangan ekonomi, bukan dalam pertimbangan kultural Indonesia. Harus diakui bahwa dunia, Indonesia, Yogya, sedang sangat dikuasai oleh paradigma ekonomi.

Memang ada upaya bahwa tradisi seni di Yogya sedang mempertahankan  budaya resistensinya terhadap penguasa dan kooptasi kapitalisme, sembari melakukan berbagai konsolidasi interkultur di tingkat karya. Akan tetapi, melihat beberapa gejala, kondisi itu tampaknya tidak  mendapat dukungan yang memadai. Tidak pelak, melihat beberapa arah dan kecenderungan, TBY perlu memposisikan diri sebagai lembaga yang mengonsolidasikan kembai semangat resistensi dan sekaligus mendukung berbagai upaya interkultur dalam konteks keindodnesiaan.

Me-Reposisi Taman Budaya

Dalam perjalanannya, Taman Budaya Yogya , sebagai institusi yang mencoba mengakomodasi seniman budayawan Yogya, tentu menjadi  intitusi yang serba salah dan posisinya menjadi sangat tidak tidak diuntungkan. Di satu sisi ia harus mengakomodasi ekspresi seniman-budayawan Yogya, tetapi di sisi lain ia menjadi bagian dari instrumen negara.  

Dalam praktiknya, hal ini pula yang menyebabkan seni-budaya (di Yogya) memperlihatkan wajah ganda dan rancu. Salah satunya hal itu dapat dilihat dari misi TBY sebagai tempat yang mampu memberikan ruang kreatif bagi seniman dan budayawan untuk mempresentasikan karya kreatif dan pemikiran mereka. Akan tetapi, kita tidak memiliki konsep yang jelas apa yang dimaksud dengan karya kreatif, apa yang dimaksud dengan pemikiran.

Untunglah, misi TBY agak diimbangi dengan misi lain, yakni agar TBY bisa menjadi suatu pusat laboratorium pengembangan dan pengolahan seni, dokumentasi dan informasi seni budaya, serta mampu meningkatkan kompetensi dan kemampuan masyarakat dalam mengapresiasi seni budaya. Misi ini tentu saja masih harus tetap didukung karena sudah dianggap memadai.

Adalah kenyataan bahwa proses-proses internal berkesenian di Yogya, saat ini merupakan rute-rute yang silang sengkarut karena begitu banyak kepentingan dan kekuasaan di dalamnya. TBY seharusnya mampu membebaskan dirinya dari kepentingan dan kekuasaan tersebut sehingga TBY mampu berdiri sebagai satu institusi yang mampu mengurai benang kusut rute-rute tersebut dan dalam posisi itu mampu memancing proses kreativitas seniman dan budayawan Yogya.

Persoalannya adalah bahwa visi taman budaya, yakni terwujudnya TBY sebagai  “the Window of Yogyakarta” menuju pusat budaya terkemuka di tingkat nasional dan internasional. Konsep ini sebetulnya masih sejalan dengan seni-budaya Yogyakarta menjadi “pusat objek” tontonan lokal.

Padahal, melihat kondisi berbagai perkembangan dunia seperti telah disinggung di atas, perlu dipikirkan bagaimana memposisikan kembali, dan membuat perimbangan, dalam paradigma ganda, yakni antara lokalitas dan nasionalitas Indonesia di satu sisi, antara modern dan tradisi di sisi lain, dalam rangka membangun formula-formula yang mendukung identitas kekitaan (Indonesia), bukan identitas kami di satu sisi dan mereka di sisi yang berbeda.

Kondisi lain yang perlu diformulasikan ulang, bagaimana membentuk formula sinergis antara TBY  dengan “taman-taman budaya” lain yang dikelola secara individual, swasta, dan ”independen”. (Independen dalam pengertian menentukan kriteria, strategi, visi, dan misi, sesuai dengan tujuan-tujuan tertentu). Karena dalam beberapa hal taman-taman budaya independen tersebut juga tidak jarang disusupi ”ideologi” tertentu yang justru mengganggu formasi bangunan ke-kita-an, keindonesiaan. Yogya memang penting dan istimewa, tetapi akan menjadi lebih istimewa justru dalam kepeloporannya menjadi ”benteng terakhir Indonesia.”

Dengan demikian, seni budaya Indonesia bukan menjadi jendela Yogyakarta itu sendiri, tetapi justru menjadi jendela kita Indonesia. TBY harus mampu menjadikan dirinya agar Yogya tetap Istimewa dengan menempatkan formula dan interkulturalitas keindonesiaan di Yogyakarta. Hal itu otomatis akan meneguhkan keistimewaan Yogya, orang cukup ke Yogya kalau mau ke Indonesia. TBY mungkin perlu memposisikan dirinya seperti itu. Mungkin, mana tahu. * * *


[1] “Kecuali jika pada akhirnya mimpi orang Yogya ingin menjadikan Yogya sebagai wilayah yang mandiri, ingin menjadi “negara” lepas dari keindonesiaan. Jika ini yang terjadi, maka keistimewaan Yogya menjadi tidak berarti ketika posisi keistimewaannya tidak ditempatkan dalam bangunan di luar dirinya.

Sumber gambar di ambil dari Indonesiakaya.com

Bagikan tulisan dari aprinussalam.com ini ke:

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Google+
Aprinus Salam

Aprinus Salam

Aprinus Salam merupakan penyair yang sangat tidak produktif. Hijrah ke Yogyakarta, Desember 1977, setelah lulus Sekolah Dasar di Riau, hingga kini ia telah dan tetap bermukim di Yogya.

Tentang Aprinus Salam

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bacaan Terbaru

Sosial dan Politik
Aprinus Salam

Merdeka Bertualang

Yang saya bayangkan dengan merdeka bertualang sebenarnya setara dengan merdeka belajar. Merdeka belajar adalah satu paradigma melakukan hal belajar secara merdeka. Kebebasan, kemandirian, dan ketidakbergantungan

Read More »
Sosial dan Politik
Aprinus Salam

Doa-doa yang Konyol

Saya ingin sedikit meneruskan tulisan “Doa Brengsek” dengan judul “Doa-Doa Yang Konyol”. Prinsipnya sama, doa brengsek atau konyol adalah doa yang seolah mengatur atau mendikte

Read More »
Seni, Sastra dan Budaya
Aprinus Salam

Memaksimalkan Kesepakatan

Kehidupan dapat terus berjalan, dalam ruang dan kepentingan yang berbeda-beda, karena adanya dan atas nama kesepakatan. Kesepakatan tersebut meliputi kesepakatan politik, ekonomi, sosial, hukum, sosial,

Read More »
Seni, Sastra dan Budaya
Aprinus Salam

Modal Orang Awam

Dalam persepektif teori yang dikembangkan oleh Bourdieu, seseorang dalam hidupnya tidak lain mencoba mengakumulasi modal. Kemudian, dia membagi modal itu ke dalam modal sosial, modal

Read More »
Seni, Sastra dan Budaya
Aprinus Salam

(BER-)KELAKAR

Kelakar, atau maksudnya berkelakar, adalah suatu pengertian yang inheren dalam ruang-ruang humor, komedi, anekdot, senda-gurau, lucu-lucuan, dagelan, lawak, jenaka, dan berbagai hal lain yang lebih

Read More »
Sosial dan Politik
admin

Nia Ramadhani

Saya bukan seseorang yang cukup mengagumi Nia Ramadhani ketika dia masih menjadi pemain sitentron pada tahun 1990-an akhir hingga pada awal 2000-an (Maaf saya agak

Read More »

Sukai Halaman Facebook Saya

Terima Kasih
Sudah
berlangganan

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin