Novel Pop dalam Budaya Pop di Indonesia

Pengantar

Tema yang diberikan kepada saya oleh panitia Simposium Seabad Novel Indonesia yang diselenggarakan oleh Fakulas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar adalah Novel Pop dalam Budaya Pop di Indonesia. Itu artinya, novel pop menjadi bagian dari (di dalam) budaya pop. Dengan demikian, saya akan memulai membicarakan budaya pop di Indonesia, prosesi dan implikasinya, dan dalam konteks itu, bagaimana menjelaskan keberadaan novel pop.

Negara dan Budaya Pop di Indonesia

Seiring dengan perkembangan pemanfaatan teknologi dan informasi, maka budaya pop di Indonesia baru bisa dirasakan (diperhitungkan) sejak dekade 1960-an akhir. Sebelum itu, gejala itu memang sudah cukup dirasakan, tetapi bisa dianggap sebagai gejala dalam lokasi sosial dan jaringan-jaringan yang terbatas. Pada masa-masa sebelumnya, proses komunikasi dan mekanisme produksi massal belum berjalan cukup cepat dan belum mendapatkan jangkauan yang luas. Walaupun Belanda dengan VOC-nya sudah membawa teknologi dan ekonomi kapitalisme, tetapi berkembang dalam keperluan terbatas dan demi kepentingan Belanda.

Setelah Indonesia merdeka, bangsa Indonesia sibuk mengonsolidasikan dan membangun politik dalam rangka mengisi kemerdekaan. Semangat patriotisme dan mengukuhkan Indonesia, sambil membangun perekonomian secara alakadarnya, lebih penting daripada upaya-upaya ekstra di luar kebutuhan primer. Bahkan politik kepemimpinan Soekarno sempat menekan “budaya pop” yang dianggap dari Barat, karena secara politik berhadapan dengan ideologi yang sedang dibangun Soekarno. Pada 1965, kekuasaan Soekarno terjungkal dalam suksesi yang keras dan meninggalkan Indonesia dalam keadaan miskin.

Pada tahun 1960-an akhir itu, masyarakat Indonesia mulai memiliki kemampuan memanfaatkan teknologi informasi, seperti televisi, koran dan majalah, novel dan komik, untuk disebarkan secara lebih massal.  Sebagai misal, koran Indonesia Raya, Pedoman, Harian Rakyat, majalah Selekta dan Aktuil, dan televisi mulai menjadi bagian penting masyarakat dan mulai menjangkau sebagian besar wilayah Indonesia. Peristiwa-peristiwa sosial mulai diberitakan secara nasional. Persoalan hidup sehari-hari secara lebih luas mulai ditawarkan oleh iklan-iklan. Salah satu yang hingga hari ini masih berbekas adalah iklan sabun Lux, sabun yang membuat masyarakat Indonesia layaknya “seperti artis” dan bermimpi berkulit mulus putih. Terdapat proses-proses yang panjang mengapa pilihan terhadap mimpi yang menjadi massal dan populer tersebut terjadi di Indonesia. Kajian-kajian orientalisme dan pascakolonial cukup relevan untuk membicarakan hal tersebut.

Dari segi kewaktuan, perlu diingat bahwa negara Orde Baru baru saja mencanangkan kekuasaannya. Belajar dari kegagalan Orde Lama dalam membangun kekuasaan yang mapan, negara Orde Baru secara sistematis dan terprogram mengembangkan kemapanan kekuasaan sehingga segala sesuatu dikontrol negara demi pembangunan (ekonomi). Pengontrolan itu tentu saja demi kuatnya kekuasaan negara. Salah satu strategi penting yang dikontrol adalah media massa yang berperan penting bagi penyebarluasan ide-ide atau gagasan-gagasan pembangunan dan modernisasi.

Di lain sisi, praktik politik negara Orde Baru juga memanfaatkan peristiwa September 1965 untuk melakukan politik trauma dalam rangka mengonsolidasikan imaji Indonesia tentang masa lalu dan sejarah. Soeharto mendapat legitimasi untuk membersihkan pemerintahannya, dan unsur-unsurnya dalam masyarakat, terhadap segala sesuatu yang berbau PKI dan membangun jaringan birokrasi dengan gaya militer dengan hierarki yang terstruktur ketat agar lebih mudah dikendalikan (Emerson, 1978). Segala institusi atau elemen-elemen dalam masyarakat yang berpotensi menjadi satu institusi yang indenpenden, atau berpotensi mengganggu kekuasaan negara, bisa saja “di-PKI-kan”.  Strategi lain yang dilakukan Soeharto adalah dengan memecah-mecah berbagai kekuatan dalam masyarakat menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, dikelompok-kelompokkan dalam berbagai kategori yang berbeda, penerapan birokratisasi, politik massa mengambang, UU SARA, UU Anti-Subversi, pengasastunggalan Pancasila, dan sebagainya.

Terbukti negara Orde Baru memberikan tanda-tanda sukses dalam mengembangkan perekonomian. Dengan mengandalkan penjualan SDA (minyak) Indonesia giat membangun kota-kota dan wilayah yang dekat kota. Masyarakat Indonesia mengalami peningkatan ekonomi dan bisnis sehingga gejala terbentuknya “kelas menengah kota”  (dan orang kaya baru) menjadi sesuatu yang semakin terlihat. Negara dan masyarakat (semakin) mengalami kapitalisasi dan industrialisasi. Desa-desa secara signifikan mulai terhubung dengan kota-kota.

Senyampang dengan itu, hal yang terjadi adalah bahwa politik kekuasaan dan kekuasaan politik Orde Baru yang sentralitis menjadikan Jakarta sebagai pusat kebudayaan. Di dalam Undang-Undang 45, memang terdapat pengakuan bahwa puncak-puncak kebudayaan ada di budaya lokal (budaya rakyat) yang dianggap adiluhung dan yang merupakan andalan identitas daerah (lokal). Akan tetapi, dalam praktiknya, karena kekuatan teknologi yang masih terpusat, Jakarta menjadi trend setter kebudayaan Indonesia. Sebagai akibatnya, sebagian besar masyarakat Indonesia mencoba mempraktikkan diri untuk “berbau Jakarta”.

Waktu itu Jakarta merupakan gerbang utama penerima berbagai wacana dan budaya pop yang berkembang di Barat, terutama melalui film dan media massa lainnya. Banyak hal yang berkembang di Barat segera menjadi bagian dari cara hidup masyarakat Jakarta. Semangat modernisasi dan hidup menjadi modern menyebabkan pilihan-pilihan terhadap budaya-budaya lokal mengalami ketersingkiran. Jakarta berkembang menjadi kota modern yang hampir tidak berbeda dengan kota-kota besar lainnya di luar negeri.

Dalam situasi itu, ide-ide tentang cara hidup (budaya) perkotaan lebih mudah tersebar dan segera menjadi gejala umum di masyarakat. Para pemuda kota dengan berambut gondrong dan celana cut bray  menjadi sebuah gejala yang ditiru banyak orang sebagai bagian dari identitas “kemajuan zaman”, “modern”, “kebebasan” dan “resistensi” terhadap cara-cara hidup yang dianggap ndeso dan ketinggalan. Pada aras bahasa, masyarakat kota menciptakan bahasa-bahasa baru (slang)[1] sebagai simbol “perkotaan”, kelas menengah, dan resistensi kultural. Dalam ranah ini, masyarakat seolah mendapat kebebasan dan “demokrasi” di dalam ruang dan wilayah yang tidak berhubungan dengan politik kekuasaan.

Seperti telah disinggung, negara Orde Baru terbukti sukses memapankan kekuasaannya. Tentu ada resistensi di tingkat masyarakat (dan mahasiswa) seperti peristiwa 1974 dan 1978. Akan tetapi, resistensi itu belum menjadi gejala pop (dibandingkan dekade 2000-an). Cara negara menangani resistensi memberi pelajaran kepada masyarakat bahwa kalau mau selamat “hati-hati berhadapan dengan negara”, kalau mau beruntung jadilah bagian dari negara. Negara Orde Baru juga menanamkan demikian dalam ideologi Pancasila, bhinika tunggal ika (atau pluralisme, belum multikulturalisme). Kelak persoalan ini menjadi arena kontestasi tersendiri dalam memperebutkan jurus-jurus atau “partai-partai” kebudayaan dalam membangun masa depan Indonesia.

Resistensi itu bukan saja belum menjadi gejala pop, tetapi masyarakat juga sedang mengalami “enaknya menjadi orang kaya baru”,  atau paling tidak enaknya menjadi bagian dari masyarakat kelas menengah. Fasilitas-fasilitas kenikmatan dan hiburan tumbuh subur dan, karena tidak membahayakan negara yang ingin memapankan dirinya, menjadi cara hidup baru yang menyenangkan dan tidak diusik oleh aparatus negara. Masyarakat seolah diatur untuk sebagian terlibat dan melibatkan diri dengan cara-cara hidup yang menggairahkan itu.

Dekade 1970-an-1980-an: Pelarian Politis

Dalam situasi itulah novel-novel seperti karya-karya Abdullah Harahap (yang terkenal, misalnya, Musim Cinta Telah Berlalu), Eddy D. Iskandar (Cowok Komersil, Gita Cinta Dari SMA, Sok Nyentrik, Cewek Komersil), Teguh Esha (Ali Topan Anak Jalanan), La Rose (Ditelan Kenyataan), Ike Soepomo (Kabut Sutra Ungu, Kembang Padang Kelabu), Marga T. (Karmila), Ashadi Siregar (Cintaku di Kampus Biru, Kugapai Cintamu, Frustasi Puncak Gunung), Yudhistira (Arjuna Mencari Cinta), dan sebagainya. Cerita-cerita berkisah seputar kehidupan sehari-hari, komposisi serba sedikit; sedikit tentang cinta, sedikit tentang heroisme (di dalam kelompok tertentu), sedikit tentang broken home, sedikit tentang kegagalan orang tua kelas menengah kota dalam mendidik anak, sedikit tentang seks, dan sebagainya.

Pada umumnya, novel-novel pop pada waktu itu tidak lebih sebagai cerminan apa yang terjadi pada masyarakat perkotaan. Dalam novel-novel itu, masyarakat perkotaan direpresentasikan sebagai hidup enjoy, semau gue dalam dirinya, tidak perlu atau tidak mau berpikir serius/panjang, dan tampil nggaya (mementingkan penampilan diri). Di samping itu, terdapat proses-proses sekularisasi (walau tidak menonjol dan masih malu-malu kucing), ada pemberontakan kecil terhadap kemapanan generasi tua, dan sebagainya.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan novel pop adalah suatu jenis cerita yang disukai masyarakat (pembacanya) karena di dalamnya ada sesuatu yang sedang diidolakan, dirindukan, diidealkan, dan secara sadar atau tidak sebetulnya masyarakat bermimpi, berilusi, bahwa mereka akan menjadi “sesuatu” atau mengalami “sesuatu” seperti yang diidolakan itu, diidealkan itu, yakni sesuatu yang berbau modern. Pada umumnya, munculnya rasa pengidolaan itu, sesuatu yang mungkin jarang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, atau justru nilai-nilai atau norma-norma ideal yang dikonstruksikan sebagai ideal, tetapi kenyataan memberikan sesuatu yang berbeda. Pada waktu, pilihan masyarakat semakin terbatas, menjadi modern atau ketinggalan.

Itulah sebabnya, berbeda dengan gejala pada masa-masa sebelumnya seperti disinyalir Roolvink (1959), Nio (1962), pada dekade 1970-an novel-novel bermunculan dengan latar sosial dan politik yang telah berubah. Novel-novel pop muncul lebih sebagai sebuah “pelarian politis” dalam pilihan-pilihan untuk “menjadi bagian dari masyarakat modern”, dan sekaligus sebagai strategi mengamankan cerita. Pengarang yang berbakat sekalipun mengalami kesulitan untuk mencari wilayah penceritaan baru karena begitu banyak wilayah larangan. Di samping itu, kebangkitan ekonomi menyebabkan masyarakat mulai belajar menikmati hal-hal “romantis” dan yang menyenangkan.

Kita bisa mengingat bahwa saya kira salah satu zaman kejayaan, masa keemasan novel pop adalah pada tahun 1970-an itu. Pada waktu itu, hampir sebagian besar orang mengenal dan membaca karya Ashadi Siregar yang berjudul Cintaku di Kampus Biru dan menonton filmnya. Di kemudian hari, sebagian besar novel pop banyak yang difilmkan, dengan aktor dan aktris yang populer pada masa itu. Hampir dapat dipastikan bahwa bukan saja novelnya yang populer, tetapi film-film berdasarkan novel pop yang populer akan laris dinikamti masyarakat. Di ujung tahun 1980-an, menyambung kegairahan novel pop, Hilman membuat gebrakan dengan karya-karya Lupus-nya, yang dikemudian hari juga difilmkan/disinetronkan.

Kecenderungan lain dari pelarian politis dan “ketakutan terhadap negara” adalah munculnya novel-novel absurd (surealis) seperti diperlihatkan karya Kuntowijoyo, Khotbah di Atas Bukit, atau sejumlah karya Putu Wijaya yang cukup banyak itu. Sastra absurd cenderung membangun dunia sendiri, melepaskan diri dari frame masyarakat.  Novel seperti itu punya alasan untuk bebas dari tekanan dan kontrol kekuasaan politik.

Masyarakat yang membaca sastra 1970-an yang agak common sense di satu pihak, dan absurd di pihak yang lain, menyebabkan banyak orang mengira bahwa sastra tidak dapat dijadikan sebagai “sarana” untuk melakukan berbagai konsolidasi dan resistensi terhadap keberadaan negara yang semakin represif dan otoriter. Sebagian besar masyarakat Indonesia menjadi skeptis terhadap sastra seolah sastra adalah sekedar dunia yang menghibur secara ringan dari berbagai persoalan sehari-hari yang menekan, atau justru membuat dunia sendiri yang “mengada-ada”. Pada waktu itu, pada 1970-an akhir dan 1980-an awal, memang terjadi krisis keberadaan, peran, dan fungsi sastra, dan sempat menjadi ramai dalam tema “keterpencilan sastra Indonesia”. Sastra masuk ke dalam lorong-lorong sempit yang tidak jelas muaranya. Novel dengan cara bercinta di kota (kota besar), atau lari ke dunia antah barantah ternyata justru menyenangkan penguasa Orde Baru.

Pada tahun 1980-an, belajar dari keterpencilan peran dan fungsi sastra dari frame masyarakat, kepengarangan diambil alih oleh sekelompok pemikir dan pengarang yang memiliki komitmen terhadap masalah-masalah sosial yang lebih kontekstual dan membumi. Kemudian, muncul isu sastra warna lokal dengan basis pemikiran sastra kontekstual (Heryanto, 1985) Dalam prosesnya, terjadi desentralisasi penulisan novel yang meliputi tema, fakta cerita, dan sarana penceritaan. Kemudian, muncul novel-novel yang kelak disebut dengan sensivitas lokal yang tinggi (istilah yang diperkenalkan oleh Kuntowijoyo). Pada dekade 1980-an hingga tahun 1990-an awal secara berturut-turut muncul novel seperti Bumi Manusia yang terbit pada tahun 1980, dan beberapa tahun kemudian terbit novel lain dari Toer sebagai bagian dari tertralogi Pulau Buru. Pada tahun-tahun berikutnya terbit Pengakuan Pariyem karya Linus Suryadi Ag, Canting karya Arswendo, Trilogi Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari, Para Priyayi yang ditulis Umar Kayam, dan sebagainya. Novel-novel tersebut menenggelamkan keberadaan novel pop.

Namun, diujung tahun 1980-an hingga 1990-an awal, novel pop kembali menggeliat. Kita tahu, budaya ekonomi dan sosial di Indonesia semakin kapitalistis dan industriaslis. Hal yang menyebabkan konteks kehadiran novel pop memberikan kepentingan yang berbeda. Memang, sebagian masih memberikan alasan yang sama dengan periode sebelumnya. Akan tetapi, gejala bahwa novel pop memasuki ajang bisnis dalam rangka mencari keuntungan lebih dominan. Pada waktu itu, masyarakat Indonesia sedang bingung mencari sosok ”hiburan” yang aman. Maka generasi Lupus menjadi bagian penting dari budaya novel pop pada periode 1980-an (paruh kedua) hingga 1990-an awal di Indonesia.

Dominasi Fiski Pop Audio-Visual

Memasuki tahun 1990-an, novel pop Indonesia menghadapi persaingan yang semakin ketat, yakni dengan hadirnya beberapa televisi swasta. Terkondisi oleh peraturan pemerintah, yaitu harus memprioritaskan tayangan produk lokal, maka salah satu tayangan andalan televisi swasta adalah sinetron (lokal). Kelonggaran waktu dan “ekonomis” masyarakat Indonesia mulai tersita dengan hadirnya acara-acara hiburan dari layar kaca tersebut. Masyarakat tinggal duduk manis di depan televisi daripada membaca novel. Tak pelak sinetron menjadi fiksi pop audio-visual yang paling menggairahkan. Terbukti kelah salah satu peran penting yang mengubah wajah budaya pop di Indonesia pada tahun 1990-an dimainkan oleh televisi-televisi swasta. Memang, sebagian besar televisi nasional masih berpusat di Jakarta. Banyak orang daerah kalau mau ngetop harus migrasi ke Jakarta, atau memanfaatkan Jakarta.

Kita masih ingat bahwa fiksi pop audio-visual Tersanjung  mengalami sekitar 600-an episode dan memakan waktu lebih dari 2 hingga 3 tahun tayangan. Selain itu, hampir semua teve swasta menayangkan sinetron “dakwah yang Islami”, atau biasa disebut sinetron dakwah, sebagai tayangan andalan. Sebagai contoh sinetron Rahasia Ilahi (TPI) dengan pengantar ustadz Arifin Ilham. Sinetron Rahasia Ilahi mengangkat kisah-kisah nyata yang terjadi di tengah masyarakat, yakni tentang bagaimana Allah SWT memberi contoh kepada manusia tentang azab yang diturunkannya. Tiap episode berganti topik dan di akhir cerita ada pesan yang disampaikan oleh ustad Arifin Ilham.  Eksistensi novel pop kembali tenggelam.

Beberapa sinetron lainnya, misalnya,  sebutlah beberapa di antaranya; Doa Membawa Berkah, Titipan Ilahi, Azab Tuhan, Azab Dunia, Anakku Bukan Anakku, Hanya Tuhan yang Tahu, Tuhan Ada di Mana-mana, Takdir Ilahi, Suratan Takdir, Kafir, Rahasia Ilahi, Di Balik Kuasa Tuhan, Taubat, Azab Ilahi, Sakratul Maut, Istigfar, dan sebagainya. Fiksi pop audio-visual ini, mumpung sedang laku, ditayangkan hampir setiap malam oleh berbagai stasiun televisi. Memang, ada semacam eksperimen untuk mencoba-coba memberikan persaingan terhadap ideologi masyarakat yang semakin sekuler. Akan tetapi, hal itu terlihat palsu, karena di balik itu kelarisan sinetron tidak lebih untuk mencari keuntungan besar daripada cita-cita memperbaiki moral masyarakat.

Memang, gaya hidup ”Islami”, seperti perempuan memakai jilbab sempat menjadi budaya pop atau gaya hidup yang populer di tengah masyarakat. Preseden itu telah dimulai dengan Lautan Jilbab, karya Emha Ainun Nadjib. Akan tetapi, dalam praktiknya cara hidup Islami itu tidak lebih menjadi praktik-praktik baru dengan berbagai alasan. Beberapa wanita beralasan merasa ”lebih aman” memakai jilbab daripada tidak. Bahkan terdapat beberapa tuduhan bahwa memakai jilbab justru untuk menutupi sesuatu yang tidak cukup cantik untuk diperlihatkan.

Berkat televisi swasta yang kapitalistis dan industrialis itu, hal yang tidak kalah menggairahkan adalah budaya pop anak band. Kita tahu, puluhan kelompok band bermunculan dengan warna dan ciri khasnya masing-masing. Slank, Dewa, Peterpan, Seila on 7, atau Ungu menjadi idola dan memberikan warna hidup baru. Sebagian besar orang ikut menyanyikan lagu-lagu Slank dan Dewa sebagai simbol generasi gaul. Pentas-pentas musik ramai dan heboh dikunjungi sambil membawa telepon seluler yang ada kameranya. Semua teknologi industri yang berhubungan dengan peristiwa itu menawarkan produknya, mulai dari berbagai model televisi, VCD, telepon seluler, dan sebagainya.

Apa yang dijanjikan budaya band pop tersebut, yakni popularitas, uang, kesenangan, kenikmatan, dan kebebasan. Karena selera dan impian atau fantasi pop sudah terpenuhi oleh novel pop audio-visual dan band-band pop, maka sangat sedikit orang yang masih bertahan dengan novel pop. Dunia novel pop tidak mampu menciptakan mimpi baru seperti generasi Cintaku di Kampus Biru hingga Arjuna Mencari Cinta, orang mulai bermimpi menjadi anak band atau pemain sinetron.

(Budaya) novel pop dan aktivitas yang berkaitan dengan itu lumayan tersingkir. Demi pertimbangan komoditas dan kemudahan mempublikasikan fiksi, banyak penulis fiksi pop bergeser ke menulis sinentron, karena lebih menjanjikan dari segi finansial. Sebagai akibatnya, pada tahun 1990-an hingga sekarang, kita menyaksikan demikian banyak sinetron yang bertebaran di televisi, yang dengan rakus dilahap masyarakat, bahkan relatif disukai oleh segala lapisan masyarakat.

Dengan demikian, paling tidak terdapat 4 kriteria yang menjadi substansi “kengepopan” itu. Pertama,  (ke)-mudah-(an); Kedua, (ke)-gaya-(an); Ketiga (ke)-trendi-(an), dan keempat, (ke)-bebas-(an) (Bdk. Barker, 2004: 47). Substansi (ke)-mudah-(an) berkaitan dengan pemudahan, dimudahkan, yang gampang-gampang, tidak rumit, tidak membutuhkan pemikiran yang serius, tidak sulit, dan sebagainya. Implikasinya adalah bahwa budaya pop bukan sesuatu yang reflektif, bersifat partikular, mengandalkan common sense, dan secara umum gagal memberi “nilai tambah” kepada masyarakat.

Substansi (ke)-gaya-(an) berkaitan dengan penggayaan, digayakan, bergaya, mengutamakan penampilan, politik kemasan, politik citra, dan sebagainya. Penggayaan yang persifat penampilan atau kemasan itu mementingkan “hal yang tampak” (yang indrawi/lahiriah), tidak mementingkan hal yang batin. Implikasinya adalah bahwa dalam budaya pop aksi lebih penting daripada konsep, pengaturan eksternal lebih panting daripada aturan itu sendiri. Dan itulah yang terjadi di Indonesia.

Substansi (ke)-trendi-(an) berkaitan dengan pentrendian, ditrendikan, mengikuti kecenderungan yang sedang “mewabah” dan populer di masyarakat, mumpung laku, yang sedang gaul, dan sebagainya. Hal trendi biasanya bersifat manipulatif,  karena tujuan “komersial” lebih penting daripada tujuan etis (moral) dan atau tujuan estetis. Itulah sebabnya, dalam budaya pop, moral dan etis yang menjadi pegangan masyarakat ”kenvensional” merupakan hal yang tidak penting.

Sementara itu, substansi (ke)-bebas-(an) berkaitan dengan pembebasan, dibebaskan, tidak ada aturan atau standar yang perlu diikuti, suka-suka, dan sebagainya. Hal kebebasan di sini tidak perlu dibayangkan sebagai sesuatu yang bersifat “demokrasi”, tetapi lebih berkaitan dengan kebebasan dalam melakukan coba-coba, komposisi-komposisi parsial, dan sekaligus bebas untuk tidak dipertanggungjawabkan.

Substansi dan Implikasi

Berdasarkan penjelasan di atas, budaya pop mengandung beberapa “kemauan” yang sedikit bertentangan. Sisi kemauan tertentu antara lain (1) maunya enak-enakan, yang serba gampang; (2) asyik dengan dirinya sendiri; (3) kurang peduli dengan masalah  (substansi persoalan), (4) tidak ada “standar”, tidak ada pedoman yang menjadi pegangan bersama yang bisa dipercaya (dengan demikian tidak ada kepercayaan).

Sisi skenario lain antara lain (1) menghidupi atau “menggerakkan” perekonomian (riil), (2) mengundang kreativitas, (3) demokratis (semua orang bisa berpartisipasi dengan caranya sendiri-sendiri), karena  (4) tidak ada aturan yang perlu disepakati.

Jika disederhanakan, masyarakat Indonesia hidup dalam medan kekuatan tarik menarik tersebut, berproses dalam dua skenario yang sedikit berlawanan. Tampaknya, saat ini, budaya pop jauh lebih mendominasi daripada budaya yang tidak pop.

Itulah sebabnya, saat ini yang terjadi adalah popisasi. Segala hal mengalami pengepopan. Mulai dari cara makan dan makanan, hingga hal-hal yang bersifat spiritualitas dan peribadahan. Spritualitas dan peribadahan dikemas dengan cara-cara trendi dan menarik, dengan kiyai terkenal (karena masuk TV), ekslusif, di hotel-hotel berbintang 4 atau 5, sebagai misal pelatihan sembahyang khusuk, ESQ, dengan biaya infag sekitar satu sampai satu setengah juta rupiah. Dalam hal ini yang terjadi adalah spritualitas pop, taqwa pop. Dengan mengeluarkan uang ratusan ribu bahkan jutaan, seolah cara yang diridhoi untuk membeli tiket surga. Pop menjadi eksklusif dan ”budaya kelas menengah”, atau bahkan ”budaya tinggi”.

Implikasi lain yang mengalami popisasi adalah dalam praktik politik. Demonstrasi menjadi trend, kerusuhan bisa direkayasa dengan mudah dalam kepentingan tertentu, sehingga yang ada sekarang adalah demonstrasi pop, kerusuhan sosial pop, pemilu pop, konflik sosial dan sebagainya.

Tahun 2000-an: Semua Novel adalah Serius

Seperti tahun 1990-an, tahun 2000-an ini media massa, dan khususnya televisi semakin memainkan peranan utama dalam pengembangan budaya pop. Segala sesuatunya, jika sudah dimediamassakan (ditelevisikan), maka ia akan menjadi fenomenal, menjadi populer, menjadi pembicaraan, dan menjadi trend. Setelah itu, setiap orang memiliki kebebasan menafsirkan hal-hal yang terjadi di balik sesuatu yang dimediamassakan. Pembicaraan dan penafsiran itu pun menjadi gaya hidup tersendiri agar tidak tertinggal perkembangan berita dan berbagai perubahan. Dengan demikian, media massa di Indonesia, bukan saja berperan penting bagi perubahan-perubahan sosial dan politik, tetapi juga menjadi bagian dari perubahan itu sendiri.

Hal yang perlu dicatat adalah bahwa memasuki dekade 2000-an itu, justru dimulai tahun 1998 dengan sebuah peristiwa besar dan sangat berpengaruh terhadap masa depan Indonesia. Peristiwa 1965 berbeda jauh dengan peristiwa 1998. Memang sama-sama memakan korban besar, tetapi korban 1998 jumlahnya jauh lebih kecil. Menurut perhitungan, selama pergolakan tersebut telah memakan korban antara 3500 hingga 5000 jiwa. Hal paling penting adalah substansi sebab dari terjadinya pergolakan itu. Pada 1965 yang bertarung adalah sekelompok elit dalam pertentangan ideologi yang keras, yang pada gilirannya melibatkan sebagian besar orang Indonesia. Artinya, pada mulanya, konflik itu bukan persoalan negara berhadapan dengan masyarakat, tetapi justru sekelompok elit tertentu (kelompok Soekarno berhadapan dengan kelompok militer yang diatur Soeharto) memanfaatkan masyarakat untuk kepentingan negara.

Konflik pada tahun 1998 adalah konflik atau perang antara masyarakat melawan negara (Orde Baru). Kebencian masyarakat kepada negara Orde Baru yang militeristik, manipulatif, penuh dengan KKN, dan sebagainya (yang waktu itu jarang muncul ke permukaan) membuat pertentangan hanya berujung dalam dua oposisi besar, masyarakat melawan negara (Orde Baru). Jika pada tahun 1965 yang mati adalah mereka yang dituduh PKI atau mereka yang dituduh aparat atau antek kapitalis yang pro-negara, maka mereka yang mati pada tahun 1998 adalah mahasiswa atau masyarakat yang mendukung mahasiswa/masyarakat yang sedang melawan negara.

Kemudian kekuasaan negara berganti dengan cepat kepada satu era reformasi yang dimulai oleh Habibie. Akan tetapi, Habibie dengan cepat terjungkal karena masih berbau Orde Baru. Munculah secara berturut-turut tokoh-tokoh reformasi, yang pada masa Ode Baru adalah mereka yang disia-siakan seperti Abdurrahman Wahid dan Megawati. Orde Reformasi mencoba melakukan rekonsiliasi terhadap peristiwa traumatik 1965, dan hingga hari ini berbagai kajian tentang itu masih cukup banyak dilakukan (Budiawan, 2006). Hal yang utama dari Orde Reformasi adalah kekuasaan baru tidak dilandasi oleh peristiwa traumatik, tetapi justru peristiwa heroik. Hampir sebagian besar masyarakat merasa “menjadi pahlawan” terhadap upaya penumbangan rezim Orde Baru.

Dengan demikian, memasuki tahun 2000-an peta dan psikologi politik dan sosial di Indonesia berubah kembali. Masyarakat merasa perlu mengambil alih peran-peran yang tidak sepenuhnya mampu dimainkan oleh negara, seperti kegagalan yang diperlihatkan oleh negara Orde Baru.  Dalam konteks tulisan ini, kegagalan yang paling penting adalah kegagalan dalam mencari dan membentuk kebudayaan yang kondusif bagi masa depan Indonesia.

Indikator kegagalan kebudayaan itu, seperti dapat kita saksikan setiap hari di televisi, banyaknya korupsi, banyaknya konflik, perkelahian, dan kerusuhan sosial, masih banyaknya berbagai kejahatan, berbagai penggusuran, lemahnya penanganan bencana, yang secara keseluruhan merupakan kegagalan kebudayaan dalam membentuk karakter manusia Indonesia. Pada sisi lain, kegagalan kebudayaan di Indonesia adalah kegagalan dalam membina hubungan baik antarberbagai budaya lokal,  antarberbagai entis dan ras, antar berbagai kelas dan agama, antarberbagai kepentingan. Mungkin di sisi tertentu kita bisa melihat dan menempatkan ini sebagai sebuah kemiskinan, kemiskinan total, bukan sekedar kemiskinan ekonomi.

Perubahan tersebut secara langsung berpengaruh terhadap praktik kebudayaan di Indonesia. Maryarakat Indonesia nyaris tidak mempersoalkan simbol-simbol kemajuan dan modernitas. Masyarakat Indonesia justru sibuk memperbaiki diri, mencari alternatif dalam membangun ”budaya baru” negara dan masyarakat yang kondusif ke depan, memperbarui identitas-identitas yang bersumber pada budaya lokal. Di sebagian propinsi di Indonesia, pemda-pemda dengan gigih dan semangat mengemas kembali tradisi-tradisi dan kesenian lokal sebagai bagian dari politik identitas yang mempesona, dan sekeligus menguntungkan karena mememberikan daya tarik dan ”kebaruan” tersendiri. Tradisi-tradisi dan kesenian lokal menjadi populer dan ngepop, dikemas dengan cara-cara yang kreatif agar laku di pasaran, dan tampaknya didukung sebagian besar masyarakat Indonesia.

Dalam kondisi semangat menjadi pahlawan dan dalam warisan dendam itu  itulah novel-novel pada tahun 1998, dan kejenuhan terhadap dominasi fiksi pop audio-visual, orang kembali mengemas novel dengan dan dalam semangat tersebut. Kita tahu bahwa peristiwa 1998 adalah perang anak-anak muda melawan negara dan aparatus Orde Baru. Berbeda dengan novel-novel 1980-an dan 1990-an awal, novel-novel setelah 1998 sebagian besar justru diambil alih oleh anak-anak muda. Mereka menawarkan tema-tema yang jauh lebih beragam dibandingkan sebelumnya. Jalur bercerita dengan gaya kritik ideologis yang pernah ditutup oleh Orde Baru kembali dibuka. Masalah-masalah etnis dan atau SARA yang sensitif menjadi cerita yang biasa, misalnya terlihat dalam novel Liem Hwa.

Sekelompok pemuda/di di Jakarta (Forum Lingkar Pena) menawarkan cerita-cerita  dakwah dengan semangat menegakkan syariat Islam, suatu hal yang riskan pada masa Orde Baru karena bisa dianggap subversif memberikan hukum tandingan selain hukum yang dibangun negara. Novel-novel dari penulis Forum Lingkar Pena cukup banyak antara lain karya-karya Asma Nadia (Asmarani Rosalba) seperti Rembulan di Mata Ibu (Mizan, 2001) dan Dialog Dua Layar (Mizan, 2002), atau Helvy Tiana Rosa dengan novelnya yang terkenal Ketika Mas Gagah Pergi (Mizan, 2000). Keberadaan novel-novel ini bukan sesuatu yang istimewa, seperti halnya fiksi pop audio visual, memang ada ideologi Islami yang diperjuangkan dan itu menjadi semangat orang Islam “sepanjang masa”. Akan tetapi, motif mencari keuntungan sebesar-besarnya bukan tuduhan yang bisa dihindari begitu saja.

Hal yang menarik adalah bahwa dikotomi antara “novel serius” dan novel pop semakin tidak jelas, dibanding pada masa-masa 1970-an atau 1980-an. Novel-novel tidak berpretensi untuk memudahkan cerita. Tingkat pengetahuan rata-rata masyarakat yang semakin baik, menyebabkan “tidak ada novel sulit dan terlalu serius” yang tidak digemari sejauh novel itu dipopulerkan oleh media massa. Kita ingat, misalnya, Laskar Pelangi di satu pihak, dan novel terjemahan Harry Potter dan Lord of The Rings[2] adalah novel yang tidak mudah dan dibaca banyak orang dari anak-anak SD hingga perguruang tinggi. Masyarakat merasa “tertinggal dan gengsi” kalau belum membaca Laskar Pelangi.

Berkat teknologi media massa (dan jaringan internet) yang memberikan banyak informasi (dan pengetahuan) secara terbuka, menyebabkan kompleksitas permasalah yang ditulis, dan tuntutan pembaca, menyebabkan semua novel menjadi penting dan berharga. Novel Bilangan Fu tidak lebih berharga dan tidak lebih penting dibandingkan novel Ayat-Ayat Cinta atau Ketika Cinta Bertasbih. Dalam hal ini bukan substansinya yang penting, tetapi justru efek dan fenomena dari novel itu sendiri.

Hampir sebagian besar novel ber-setting-kan tahun-tahun setelah reformasi itu sendiri. Cerita-cerita banyak mempersoalkan kebobrokan negara, korupsi, nepotisme, kolusi, demonstrasi menentang ketidakadilan aparatus negara, kebusukan politik (nasional atau aparat pemerintah), dan sebagainya. Masyarakat juga dikritik dan digambarkan sebagai sangat rusak, tetapi kerusakan itu sebagai akibat produk negara Orde Baru. Kesemuanya itu diceritakan secara telanjang dan nyaris “vulgar”. Pada umumnya, rentang waktu penceritaan jauh lebih pendek, yakni pada masa-masa sekarang. Beberapa di antaranya memulai cerita pada masa Orde Baru, dan di selesaikan pada masa reformasi.

Dengan demikian, pada tahun 2000-an ini, paling tidak ada dua kepentingan masyarakat menulis novel. Pertama, membongkar kebusukan Orde Baru dan memperbaikinya agar hal itu tidak terulang pada masa reformasi. Kedua, memberikan isu-isu dan menyosialisasikan gagasan-gagasan dalam mengembangkan kebudayaan pada masa-masa yang akan datang. Hal itu paling menonjol tampak pada novel Laskar Pelangi atau Cha Bau Kan, gagasan dalam (ikut membantu) membangun masyarakat multikultural tampak dalam novel tersebut.

Semacam Kesimpulan

Batasan yang berkaitan dengan dekade (puluhan) bukan sesuatu yang eksak, tetapi lebih sebagai bentuk penyederhanaan. Paling tidak dalam satu dekade tertentu terdapat beberapa peristiwa penting yang dapat dipakai sebagai penanda dalam periode tersebut.

Dari segi bentuk dan jenis, budaya pop di Indonesia tentulah bukan sesuatu yang “khas Indonesia”. Masyarakat Indonesia mendapatkan inspirasi berbudaya pop terutama dari film-film yang mereka tonton. Perbedaannya terletak dalam cara mereka memaknai dan memanfaatkan budaya pop tersebut.

Memang, setelah zaman mengalami kapitalisasi dan industrialisasi, dalam setiap konteks sosial, politik, dan ekonomi, selalu mengandung budaya pop. Pada setiap periode zaman (di Indonesia), kehadiran novel pop memiliki alasan tersendiri. Pada zaman kolonial, misalnya, novel pop disebut novel picisan dengan kriteria substansial yang kurang lebih sama, tetapi dengan alasan ekonomi yang berbeda.

Seperti telah dijelaskan, pada tahun 1970-an budaya pop yang berkembang di kota-kota Indonesia lebih sebagai identitas kemajuan, modern, kebebasan, kelas menengah kota. Novel pop sebagai bagian dari budaya pop merefleksikan hal itu semua sembari sebagai siasat pelarian politis dan mencari wilayah penceritaan yang aman dari kontrol negara. Hal itu berlangsung hingga 1990-an awal.

Memasuki tahun 1990-an itu juga, televisi swasta nasional mulai memainkan peranan penting bagi pengembangan budaya pop di Indonesia. Kekuatan televisi sedikit banyak ikut menenggelamkan popularitas novel pop, dan yang berkembang adalah fiksi pop audio-visual (sinetron). Dalam beberapa survei, dibanding negara-negara ASEAN, masyarakat Indonesia merupakan warga yang paling lama duduk di depan televisi, yakni sekitar 3 jam lebih dan salah satu yang dinikmati adalah fiksi pop audio-visual itu.

Terdapat dua tataran yang perlu diperhatikan berkaitan dengan kejayaaan fiksi pop audio-visual tersebut. Pertama, tataran intrinsik, yakni ketika fiksi pop audio-visual tersebut sebagian besar berpenampilan indo, berjas dan berdasi, bersepatu di rumah, mobil dan rumah mewah, hidup itu urusan percintaan, harta, dan perselingkuhan. Pada tataran ekstrinsik masyarakat merasa menjadi bagian dari masyarakat sinetron, yang berjas, bermobil mewah, dan menggemgam hp mahal.

Barangkali, hanya fiksi pop audio-visual seperti Si Doel Anak Sekolahan dan Bajai Bajuri yang memberikan bacaan (tontonan) yang berbeda dan lebih “kritis”. Akan tetapi, siapa yang mau menjadi Si Doel atau Bajuri? Siapa yang ingin menjadi orang sederhana yang idealis, atau menjadi orang jujur apa adanya. Cara hidup itu bukan trend, tidak mudah, tidak nggaya, tidak populer.

Pada dekade itu pula, generasi anak band sangat mencuri perhatian masyarakat Indonesia. Budaya hidup populer (terkenal), kaya raya, tampil beda, sambil bernyanyi tentang cinta dan perselingkuhan, menyita mimpi-mimpi anak muda. Gaya berpakaian anak band, dengan rantai di celana, dan rambut mirip penyanyi tertentu menjadi model. Studio-studio tempat latihan ngeband menjamur di berbagai kota Indonesia. Di kemudian hari, dalam bentuk yang lain, gaya hidup itu diteruskan oleh Akademi Fantasi Indosiar, Indonesia Idol, dan Kontes Dangdut Indonesia, dan sebagainya.

Di ujung tahun 1990-an, tepatnya tahun 1998, peta, psikologi, dan “budaya” politik di Indonesia berubah banyak. Proses-proses reformasi dan demokratisasi sangat diupayakan di berbagai lini kehidupan. Hal yang lebih penting dari itu adalah bahwa media massa semakin sukses menempatkan dirinya sebagai aktor utama budaya pop. Secara sukses media massa (khususnya televisi) berhasil menghancurkan mana persoalan yang serius dan mana yang tidak (karena seolah-olah semua serius dan penting kalau sudah dimediamassakan).

Dalam situasi semua serius dan penting karena dimediamassakan definisi dan kriteria mana novel pop dan mana novel serius menjadi tidak ada. Bahkan, belakangan ini, novel populer Indonesia justru yang paling serius dalam mengeksplorasi berbagai persoalan kehidupan. Maksudnya, kriteria novel di sini adalah novel-novel yang terkenal, seperti serial Lanskar Pelangi, serial Ayat-Ayat Cinta, Perempuan Berkalung Sorban, dan sebagainya. Hari-hari ini yang serius adalah yang ngepop, dan yang ngepop adalah yang serius.


[1] Pada tahun 1980-an, gejala slang atau pemelesatan bahasa itu juga terjadi di tingkat lokal. Di Yogyakarta, misalnya, muncul bahasa prokem yang berkembang di antara kelompok-kelompok kecil masyarakat. Akan tetapi, alasan munculnya bahasa plesatan lokal (bahasa walikan) di Yogya, berbeda dengan asalan munculnya bahasa prokem di Jakarta.

[2] Ketika novel-novel berbahasa asing diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka novel-novel tersebut menjadi bagian dari novel-novel Indonesia. Hampir seluruh tanda-tanda dan representasi dalam novel asing yang sudah diterjemahkan tersebut dikenali oleh pembaca Indonesia.

Daftar Pustaka

  • Barker, Chris. 2004. Cultural Sudies Teori dan Praktik. Yogyakarta: Bentang.
  • Budiawan. 2004. Mematahkan Pewarisan Ingatan Wacana Anti-Komunis dan Politik Rekonsiliasi Pasca Soeharto. Jakarta: ELSAM.
  • Emmerson, Donald K. 1978. “The Bureaucracy in Political Context: Weakness in Strenght”, dalam Karl D. Jackson dan Lucian W. Pye (Ed.). Political Power and Communications in Indonesia. Berkeley: University of Calofornia Press.
  • Heryanto, Ariel (ed.). 1985. Perdebatan Sastra Kontekstual. Jakarta: Rajawali Press.
  • Nio, Joe Lan. 1962. Sastra Indonesia-Tiongha. Djakarta: Gunung Agung.
  • Roolvink, R. 1959. “Roman Pitjisan Bahasa Indonesia”, dalam A. Teeuw, Pokok dan Tokoh II. Djakarta: Pembangunan.

Bagikan tulisan dari aprinussalam.com ini ke:

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Google+
Aprinus Salam

Aprinus Salam

Aprinus Salam merupakan penyair yang sangat tidak produktif. Hijrah ke Yogyakarta, Desember 1977, setelah lulus Sekolah Dasar di Riau, hingga kini ia telah dan tetap bermukim di Yogya.

Tentang Aprinus Salam

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bacaan Terbaru

Seni, Sastra dan Budaya
Aprinus Salam

Menjadi Budak

Praktik dan pemaknaan tentang budak termasuk kisah kurang sedap. Dalam berbagai struktur dan levelnya, budak merupakan sosok yang keberadaannya dianggap rendah atau di bawah, tidak

Read More »
Sosial dan Politik
Aprinus Salam

Kesepian

Benarkah kita, atau siapa saja, pernah atau bisa mengalami kesepian? Mengapa itu dimungkinkan? Apa sebenarnya yang sedang terjadi?Sepi, suasana sepi, adalah suatu situasi jauh dari

Read More »
Sosial dan Politik
Aprinus Salam

Politik Penampilan

Politik penampilan adalah bagaimana kita mengekspresikan diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Politik di sini maksudnya berbagai cara, strategi, maksud, kepentingan, dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai

Read More »
Seni, Sastra dan Budaya
Aprinus Salam

KESALAHAN DAN KEJAHATAN DALAM BERBAHASA

Ucapan Terima Kasih Terimakasihku kepada Tuhan yang memberi kesehatan dan kesempatan menulis buku ini. Pada akhir Maret 2020,kita mulai mengalami masa-masa pandemi. Ada suatu masa

Read More »
Sosial dan Politik
Aprinus Salam

PENTING – REMEH, BESAR – KECIL

Dalam berbagai pembicaraan, suatu hal yang sering muncul adalah pernyataan; “itu masalah remeh, ini penting; atau itu urusan kecil, ini masalah besar”. Persoalannya, apa dan

Read More »
Sosial dan Politik
Aprinus Salam

Merdeka Bertualang

Yang saya bayangkan dengan merdeka bertualang sebenarnya setara dengan merdeka belajar. Merdeka belajar adalah satu paradigma melakukan hal belajar secara merdeka. Kebebasan, kemandirian, dan ketidakbergantungan

Read More »

Sukai Halaman Facebook Saya

Terima Kasih
Sudah
berlangganan

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin