Literasi Politik dan Sastra Partisan

Sastra itu partisan di dalam genrenya dan juga dalam koridor ideologisnya. Dalam beberapa hal, sastra terlihat mengkontestasikan ideologi-ideologi tertentu, tetapi tetap saja ia partisan, baik pada tataran individual maupun, dan terutama, pada tataran kolektif. Ada kekuatan-kekuatan yang mengontrol keberadaan sastra, terutama dalam proses-proses produksi dan ideologi umum (Eagleton, dalam Marxism and Literary Criticism, 1976).

Dalam pemahaman tersebut, setiap sastra sebenarnya berpartisipasi pada peliterasian politik. Permasalahannya adalah sastra partisan seperti apa yang memberdayakan literasi politik; dan literasi politik seperti apa yang kita bayangkan sebagai sesuatu yang “ideal”. Tulisan berikut mencoba membincangkan kedua hal tersebut

Kita sering membayangkan bahwa melek politik adalah mereka yang mengikuti dan/atau mengetahui (walaupun tidak harus mendalam) hal-hal politik. Dapat diduga, ternyata politik yang dimaksud adalah politik negara, politik nasional, politik pemilu, politik ekonomi, politik kekuasaan,  dan sebagainya. Tujuannya, mungkin, agar sebagai warga dapat berpartisipasi secara proporsional dan kritis, tidak sekedar ikut-ikutan, apalagi terlibat politik dalam ketidaktahuan politik.

Kenyataannya, ketidaktahuan politik bukan karena kita tidak mengikuti atau tidak mencoba mengetahui politik. Hal yang menyebabkan kita lumpuh politik, atau lemah politik adalah justru politik partisan itu sendiri. Saat ini, politik partisan paling banyak beroperasi justru dalam grup-grup media sosial (yang berafilisasi secara politik).

Selain itu, komunitas-komunitas berbasis kelas, etnis, agama, dan golongan kepentingan juga menjadi ajang politik partisan. Justru karena keterlibatan dalam posisi tertentu itu, kita mengalami kesepihakan politiki. Kita digiring melihat politik dalam satu sudut pandang. Jika itu dimaksudkan sebagai kelompok-kelompok politik yang secara posisional dimaksudkan untuk menguasai arena politik, memang begitulah politik.

Namun, sebagai warga bebas, tidak ada kepentingan melibatkan diri dalam kelompok kepentingan. Hal itu hanya akan memandulkan pemahaman mengapresiasi dan mengkritisi politik.

Bagaimana penalaran itu dimungkinkan? Secara teori, ketika kita masuk ke satu kelompok kepentingan, maka saat itu kita mengalami “isolasi” pengetahuan. Pengetahuan kita hanya dalam perspektif kepentingan tersebut. Pengetahuan kita “terbungkus” dalam satu kepentingan ideologi tertentu.

Dalam beberapa hal, kita masih bisa bersyukur seandainya tidak menjadi seorang fanatik dalam sudut pandang dan posisi yang terisolasi tersebut. Namun, yang menjadi fanatik juga banyak.

Fanatisme memang sering terjadi. Kebanyakan dari kita tidak mampu membedakan apakah kita di dalam atau di luar posisi isolatif tersebut. Dalam beberapa hal, ini yang biasa disebut sebagai hegemoni dalam posisi tertentu. Ada kasus berikut. Seorang teman selalu bersikap kritis terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa. Di matanya, pemerintah tersebut tidak ada yang benar, semuanya salah. Dia merasa harus melaksanakan tugas intelektual.

Hal yang dilupakan teman tadi adalah, pertama, apakah dia tahu persis alasan politik pemerintah dan kendala-kendala di masyarakat. Kedua, apakah dia tahu bahwa informasi yang diterimanya benar atau justru informasi yang diterimanya sudah dalam setting-an sudut pandang kepentingan tertentu. (Ini yang biasa disebut sebagai era post-truth) (lihat McIntyre, Post-Truth, 2018). Ketiga, apakah dia telah bersikap konsisten dengan sikap kritisnya itu, sementara, tanpa mau tahu, dia menikmati sebagian kesuksesan pemerintah.

Keempat, hal yang tidak diketahuinya adalah ia bagian dari partisan politik tertentu. Politik adalah kontestasi. Partisipasi politik tidak ada yang murni, selalu bertujuan dan punya motif-motif yang selalu disembunyikan. Artinya, keterlibatan teman kita yang kritis itu diam-diam juga berkepentingan untuk menguasasi dan merebut politik kekuasaan sehingga, karena dalam posisi tidak sedang mendukung kekuasaan, maka semua hal harus dikritisi.

Sikap kritis memang diperlukan, tetapi bukan dalam posisi ketidaktahuan politik, apalagi fanatik terhadap suatu keyakinan. Kita tidak pernah tahu apakah jika kemudian kita berkuasa dalam keyakinan kita itu, kita tidak akan melakukan kesalahan. Dari awal, kita telah salah dalam memahami bahwa kita hanya sedang sama-sama berjalan menuju kebenaran.

Apakah merasa tahu dan sikap kritis dapat dianggap sebagai melek atau literet politik. Saya membayangkan apa yang dimaksud dengan literasi politik adalah proses pembacaan dan mengetahui politik dalam semangat pembebasan dan pembersihan terhadap ambisi-ambisi politik itu sendiri. Bukan sekedar tahu dan bersikap kritis, tetapi justru suatu sikap untuk mengembalikan politik sebagai partisipasi bersama dan setara, walaupun dengan cara dan ideologi yang berbeda, demi kemaslahatan bersama, demi pemerdekaan bersama.

Artinya, yang terjadi dan yang diperjuangkan dalam politik partisan itu perebutan kekuasaan. Politik partisan bukan mendudukkan dan upaya “mengembalikan” kekuasaan agar kekuasaan memperjuangkan kebebasan, kesetaraan, dan/atau kekuasaan yang memberdayakan manusia.

Dengan demikian, ini soal pilihan. Sebagai guru, dosen, peneliti, seniman, sastrawan, penyair, kita ingin mengambil posisi sebagai politisi partisan atau sebagai intelektual organik (Gramsci, dalam Selection of Prison Notebook, 1971). Kita tahu, politisi partisan sudah sangat banyak, dan sebagian besar tidak memiliki integritas dan konsep yang matang untuk menjadi politisi. Ruang politik tidak lebih menjadi profesi bekerja dalam pengertian ekonomi. Sebagai akibatnya, politik kita adalah politik dagang.

Demikian pula dengan sastra partisan. Seperti telah disinggung, sastra partisan di dalam dirinya. Dalam konteks genre, hal itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Partisipasi dalam genre bisa sekadar mengikuti konvensi-konvensi, atau mengubah dan memperbaruinya. Dalam konteks ideologis, sastra secara inheren merupakan ajang konstestasi dan negosiasi ideologis. Dalam hal ini, sastra adalah sastra partisan dan biasanya tidak cukup disadari.

Namun, kita pun kadang menuntut agar sastra partisan terhadap peliterasian politik. Hal itu akan bermasalah yakni sastra partisan seperti apa yang mampu mengemban tugas peliterasian politik. Apakah partisan dalam pengertian bagian dari posisi politik tertentu/partisan, atau partisan untuk mendukung pematangan dan pembersihan politik.

Hal yang cukup banyak terjadi adalah sastra menjadi partisan dalam upaya mendukung posisi politik tertentu. Jika ini yang terjadi, maka sastra telah terkebiri untuk kepentingan tertentu sehingga kadang melupakan substansi, nilai, dan estetika sastra itu sendiri. Sastra partisan seperti itu hanya berguna di dalam posisinya, tetapi tidak berguna bagi kemaslahatan kebersihan pemahaman literasi dan praktik politik.

Ada juga pengertian sastra partisan terhadap masalah-masalah sosial (bisa juga menjadi masalah politik). Kemudian kita disuguhi dengan berbagai sastra seperti puisi anti-korupsi, sastra anti-narkoba, sastra anti KKN, dan sebagainya. Pengkategorian sastra ke dalam sub-sub tema seperti itu sebenarnya hanya upaya penguatan wacana, dalam rangka mengambil momen-momen tertentu.

Namun, dalam konteks sosial yang lebih luas, sastra sudah partisan dari awalnya. Hal ini biasa kita sebut muatan kritik sosial dalam sastra. Sejak Siti Nurbaya (1922), sastra telah melakukan semacam kritik terhadap kebudayaan yang menempatkan wanita dalam posisi tersubordinasi. Novel itu juga mengajarkan kita perbedaan-perbedaan sudut pandang generasi tua dan muda. Perbedaan sudut pandang dalam posisi kelas dan kepentingan politik tertentu.

Berbagai puisi atau prosa lainnya, yang penuh dengan kritik sosial juga mengajarkan dan mengingatkan kita bahwa banyak hal dalam kehidupan ini berjalan dalam kepalsuan dan kemunafikan. Artinya, bukan hanya soal politik. Jika sastra ingin partisan untuk berliterasi secara politik, maka yang juga perlu dibersihkan adalah kehidupan kita sendiri. Jika kehidupan kita dapat bersih, bisa jujur, menghindari kepalsuan dan kemunafikan, maka sangat mungkin politik menjadi lebih bersih.

Masalahnya, banyak karya sastra partisan kritik sosial juga belum mampu membebaskan dirinya dari bias-bias agama, gender, suku, ras, pendidikan, kelas, status, dan sebagainya. Masih banyak karya sastra yang tanpa disadari masih melegitimasi bias-bias tersebut, seolah dunia yang hierarkis ini adalah sesuatu yang normal dan natural.

Itulah sebabnya, dalam konteks tersebut selalu dibutuhkan kritik sastra. Masalahnya, banyak kritik sastra pun tidak memposisikan dirinya sebagai sesuatu yang kritis, tetapi lebih-lebih sebagai ajang legitimasi itu sendiri.

Sebagai contoh, banyak kajian tentang sastra lisan, kearifan lokal, dan hal-hal terkait dengan nilai-nilai tradisi seolah harus diterima begitu saja dan dibenarkan sebagai nilai yang sudah pasti harus diikuti. Padahal, sangat banyak dari berbagai informasi tentang mitos, cerita rakyat, folklore justru memperpanjang bias-bias tersebut di atas. Belum lagi masalah cerita rakyat dan berbagai mitos itu munculnya kapan, apakah zaman Hindu, Islam, atau berasal dari sejarah yang belum dipengaruhi oleh “agama resmi” tesebut.

Pendasaran agama atau keyakinan berbasis tradisi tertentu, tentu akan melihat dunia ini sebagai yang seharusnya normatif dengan kontrol etiknya. Sementara itu, dalam perkembangannya, muncul pemikiran baru bahwa dunia telah berubah, tidak seperti dulu. Hal yang dikukuhkan itu akan berhadapan dengan nilai-nilai baru yang terus berkembang sehingga berbagai benturan tidak dapat dihindari.

Secara empirik, masyarakat terfragmentasi ke dalam berbagai kepentingan, golongan, agama, ideologi, suku, ras, dan sebagainya. Untung ada pengakuan terhadap satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air, suatu yang bhinnika tunggal ika. Kalau sastra partisan berpartisipasi pada literasi politik kebangsaan secara hitoris lebih kontekstual daripada berpartisipasi pada politik negara, apalagi politik pemerintahan.

Karena sastra partisan yang tidak memposisikannya sebagai partisan politik kebangsaan, ia akan terjebak pada satu posisi tertentu, dan dalam posisi itu mengadili partisan yang lain.  Sastra partisan yang tidak memiliki dan memberikan klarifikasi atas dirinya adalah sastra partisan yang telah berlaku tidak jujur pada tataran ontologi dan epistemologi. Jika kita memulai sesuatu dari ketidakjujuran, maka pengetahuan kita akan menjauh dari kebenaran.

Persoalan menjauh dan/atau telah berjalan ke kekebenaran juga masalah. Kebenaran apa dan siapa? Bahkan sastra partisan dengan kategori profetik hanya menggiring kita pada keyakinan terhadap transendensi, bersamaan dengan proses humanisasi dan liberasi. Akan tetapi, bagaimana caranya? Humanisasi dan liberasi sedikit banyak telah disinggung di atas. Persoalannya transendensi apa dan ke mana? Akhirnya kembali masuk ke wilayah keyakinan.

Dengan begitu, masih banyak konsep, pengertian, dan kajian-kajian yang dibutuhan untuk menjalaskan batas-batas rasionalitas dan empirisitas di satu sisi, dengan masalah keyakinan. Di mana batas hegemoni rasionalitas dan empirisitas, berhadapan dengan ideologi tertentu yang, tanpa disadari, telah menjadi keyakinan.  Bagaimana menguji batas-batas tersebut? Mana yang berguna bagi kemaslahatan bersama, mana yang mendukung pemerdekaan dan pemberdayaan bersama.

Dalam bahasa di luar keyakinan soal transendensi, Lacan dan, “pengikutnya” Zizek (2005), memperkenalkan istilah Sesuatu yang Nyata (The Real). The Real adalah sesuatu yang nyata yang tidak/belum kita ketahui, belum terbahasakan. The Real adalah Suatu Kebenaran., sdsuatu yang tidak/belum terbahasakan. Yang bisa kita lakukan adalah mencoba mengetahui yang Nyata itu, yang Benar itu. Kita berjuang terus ke arah itu. Ketika kita merasa seperti mengetahui, maka yang Nyata masuk ke ruang Simbolik.

Yang Tak Terbahasakan masih The Real itu sendiri. Kita sama-sama berjalan ke sana, sama-sama berusaha menemukan The Real, tetapi tetap tidak akan diketahui. Kecuali, kemudian, kita masuk ke dalam keyakinan kita sendiri-sendiri, yakni ruang transendensi. Jika kita masuk ke ruang itu, itu persoalannya telah berbeda.

*Disampaikan pada Seminar Nasional KABASTRA IV “Fenomena Bahasa dan Sastra Partisan Sebagai Media Literasi Politik”, di Universitas Tidar, Magelang, 5 Oktober 2019.

Daftar Pustaka

  • Eagleton, Terry. 1976. Marxism and Literary Criticism. London: Routledge.
  • Gramsci, Antonio. 1971. Selection of Prison Notebook. London: Lawrence & Wishart.
  • McIntyre, Mc. 2018. Post-Truth. Massacushetts: Massacushetts Institute of Technology.
  • Rusli, Marah. 1922. Sitti Nurbaya. Jakarta: Balai Pustaka.
  • Žižek, Slavoj. 2005. Interrogating the Real. London: Bloomsbury.

Bagikan tulisan dari aprinussalam.com ini ke:

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Google+
Aprinus Salam

Aprinus Salam

Aprinus Salam merupakan penyair yang sangat tidak produktif. Hijrah ke Yogyakarta, Desember 1977, setelah lulus Sekolah Dasar di Riau, hingga kini ia telah dan tetap bermukim di Yogya.

Tentang Aprinus Salam

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bacaan Terbaru

Seni, Sastra dan Budaya
Aprinus Salam

Menjadi Budak

Praktik dan pemaknaan tentang budak termasuk kisah kurang sedap. Dalam berbagai struktur dan levelnya, budak merupakan sosok yang keberadaannya dianggap rendah atau di bawah, tidak

Read More »
Sosial dan Politik
Aprinus Salam

Kesepian

Benarkah kita, atau siapa saja, pernah atau bisa mengalami kesepian? Mengapa itu dimungkinkan? Apa sebenarnya yang sedang terjadi?Sepi, suasana sepi, adalah suatu situasi jauh dari

Read More »
Sosial dan Politik
Aprinus Salam

Politik Penampilan

Politik penampilan adalah bagaimana kita mengekspresikan diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Politik di sini maksudnya berbagai cara, strategi, maksud, kepentingan, dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai

Read More »
Seni, Sastra dan Budaya
Aprinus Salam

KESALAHAN DAN KEJAHATAN DALAM BERBAHASA

Ucapan Terima Kasih Terimakasihku kepada Tuhan yang memberi kesehatan dan kesempatan menulis buku ini. Pada akhir Maret 2020,kita mulai mengalami masa-masa pandemi. Ada suatu masa

Read More »
Sosial dan Politik
Aprinus Salam

PENTING – REMEH, BESAR – KECIL

Dalam berbagai pembicaraan, suatu hal yang sering muncul adalah pernyataan; “itu masalah remeh, ini penting; atau itu urusan kecil, ini masalah besar”. Persoalannya, apa dan

Read More »
Sosial dan Politik
Aprinus Salam

Merdeka Bertualang

Yang saya bayangkan dengan merdeka bertualang sebenarnya setara dengan merdeka belajar. Merdeka belajar adalah satu paradigma melakukan hal belajar secara merdeka. Kebebasan, kemandirian, dan ketidakbergantungan

Read More »

Sukai Halaman Facebook Saya

Terima Kasih
Sudah
berlangganan

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin